Kasus Tindak Pidana Korupsi Mantan Direktur PDAM Kota Tegal

Latar Belakang

Pada akhir tahun 2021, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang dugaan penyalahgunaan wewenang dan pencurian uang negara di PDAM Kota Tegal. Fokus penyelidikan adalah mantan Direktur PDAM, Bapak Joko Prasetyo (nama samaran), yang diduga melakukan korupsi dalam proses pengadaan material pipa, peralatan mekanik, serta kontrak pemeliharaan jaringan distribusi air bersih.

PDAM Kota Tegal merupakan perusahaan daerah yang menyediakan air bersih bagi lebih dari 400.000 penduduk. Anggaran operasional dan investasi tahunan mencapai ratusan miliar rupiah, menjadikannya institusi yang rawan terhadap praktik korupsi bila tidak ada pengawasan kuat.

Alur Perkara

Berikut rangkaian utama dalam penyelidikan:

• 2021 Pengaduan Awal: Masyarakat melaporkan adanya bongkarpemasangan pipa yang tidak sesuai standar dan harga yang jauh di atas pasar.
• Februari 2022 Penyelidikan Awal: Tim KPK dan Kejaksaan mengumpulkan dokumen kontrak, nota pembelian, dan rekaman rapat direksi.
• Mei 2022 Penyelidikan Finansial: Ditemukan selisih sebesar Rp 12,4 miliar antara nilai kontrak resmi dan nilai pasar.
• Juli 2022 Penangkapan: Direktur PDAM ditangkap di rumahnya di Tegal bersama dua orang pejabat keuangan PDAM.
• AgustusDesember 2022 Penghakiman Awal: Pengadilan Negeri Tegal mengeluarkan surat perintah penahanan dan menahan aset-aset terebut.

Tuntutan & Hukuman

Jaksa menuntut Bapak Joko Prasetyo dengan dakwaan Pasal 18 ayat (1) UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

• Menerima suap dalam bentuk uang tunai dan transfer sebesar Rp 8,5 miliar.
• Memalsukan dokumen tender sehingga memperoleh keuntungan tidak sah.
• Mengalihkan dana perusahaan ke rekening pribadi dan rekening pihak ketiga.

Pada November 2023, Pengadilan Negeri Tegal memutuskan:

• Penjara selama 12 tahun.
• Denda Rp 5 miliar.
• Pengembalian kerugian negara sebesar Rp 12,4 miliar yang harus dibayar secara bertahap.
• Pembekuan semua aset yang terbukti berasal dari kejahatan.

Kasus ini masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Dampak dan Tindak Lanjut

Dampak terhadap layanan publik

• Peningkatan tarif air bersih sebesar 12% pada awal 2023, menimbulkan keluhan warga.
• Penurunan kualitas air di beberapa daerah karena penggunaan material yang tidak sesuai standar.

Reformasi internal PDAM

• Pembentukan komite pengawasan independen yang melapor langsung ke Dinas PUPR.
• Penerapan eprocurement untuk semua pengadaan barang dan jasa.
• Pelatihan etika dan kepatuhan bagi seluruh pegawai, termasuk manajemen tingkat atas.

Respon Masyarakat

• Gerakan bersih-bersih korupsi di Tegal yang dipelopori LSM lokal.
• Permintaan transparansi anggaran yang lebih agresif melalui portal publik.

Penutup

Kasus korupsi mantan Direktur PDAM Kota Tegal menjadi contoh konkret bagaimana penyalahgunaan kekuasaan dalam sektor utilitas publik dapat menimbulkan kerugian negara yang signifikan serta menurunkan kualitas layanan bagi masyarakat. Penegakan hukum yang tegas, bersamaan dengan reformasi internal yang menyeluruh, diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

Ke depan, pengawasan yang lebih ketat, penerapan teknologi informasi dalam proses pengadaan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kebijakan publik menjadi kunci utama dalam membangun PDAM yang bersih, efisien, dan melayani kepentingan rakyat.

Sumber: Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Laporan KPK 2022, Berita Lokal Tegal (2023).