Kembalikan Fungsi Trotoar bagi Pejalan Kaki

Trotoar bukan sekadar pelengkap jalan raya. Ia adalah ruang sipil pertama yang ditemui setiap orang ketika keluar rumah dan mulai berjalan kaki. Di kota mana pun di dunia, trotoar yang baik menjadi cerminan bahwa kota itu menghargai manusianya. Namun di banyak kota di Indonesia, trotoar justru kehilangan jati dirinya: dipenuhi pedagang kaki lima, dijadikan parkir motor, dipotong tiang listrik, atau bahkan hilang ditelan perluasan jalan untuk kendaraan bermotor. Ironisnya, pejalan kakipengguna paling dasar dari ruang publikjustru menjadi pihak yang paling tersisihkan.

Tulisan ini mengajak kita merenungkan kembali arti penting trotoar, melihat realitas permasalahannya, dan mendiskusikan langkah-langkah nyata untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagaimana mestinya: sebagai jalur pejalan kaki yang aman, nyaman, inklusif, dan manusiawi.

1. Trotoar sebagai Hak Dasar Pejalan Kaki

Berjalan kaki adalah moda transportasi paling tua, paling murah, dan paling sehat. Setiap orang adalah pejalan kakisetidaknya pada sebagian perjalanannya. Hak pejalan kaki untuk mendapatkan ruang yang layak telah diakui dalam berbagai peraturan, mulai dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 22 Tahun 2009) hingga Peraturan Pemerintah dan peraturan daerah. Dalam Pasal 45 UU LLAJ, misalnya, disebutkan bahwa pejalan kaki berhak atas fasilitas pendukung, termasuk trotoar yang memenuhi persyaratan teknis.

Namun hak ini seringkali hanya tinggal teks. Di lapangan, trotoar yang seharusnya menjadi ruang aman bagi pejalan kaki justru menjadi ajang sengketa fungsi. Banyak pengguna jalan yang menganggap trotoar sebagai area serba gunatempat berjualan, parkir, bahkan bengkel motor. Akibatnya, pejalan kaki terpaksa turun ke badan jalan, bersaing dengan kendaraan bermotor yang tidak pernah ramah. Setiap tahun, kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki akibat ketiadaan trotoar yang memadai masih terus terjadi.

2. Realitas di Lapangan: Trotoar yang "Hilang"

Jika kita berjalan di sepanjang jalan protokol di berbagai kota besar Indonesia, pemandangan yang sama akan terlihat berulang kali. Trotoar yang sempit dipotong oleh tiang listrik dan rambu lalu lintas sehingga menyisakan celah yang tidak cukup untuk dua orang berpapasan. Di tempat lain, trotoar dijadikan tempat parkir mobil dan motor, kadang dengan alasan tidak tersedianya lahan parkir. Pedagang kaki lima (PKL) juga menjadikan trotoar sebagai lokasi strategis berjualan, dan ketika mereka ditertibkan, kerap muncul konflik sosial.

Permasalahan tidak berhenti di situ. Banyak trotoar yang dibangun dengan material licin, tidak memiliki guiding block untuk penyandang disabilitas netra, atau memiliki kemiringan yang terlalu curam di titik penyeberangan. Drainase yang buruk membuat trotoar tergenang air saat hujan, dan kurangnya penerangan membuat trotoar terasa tidak aman di malam hari. Semua ini menunjukkan bahwa perencanaan trotoar seringkali hanya menjadi pelengkap proyek jalan, bukan hasil pemikiran yang berpusat pada manusia.

Data dari berbagai kajian perkotaan menunjukkan bahwa rata-rata lebar trotoar di pusat kota besar Indonesia kurang dari standar minimal yang ditetapkan, yaitu 1,5 meter untuk dua orang berpapasan. Di beberapa titik, trotoar bahkan nyaris tidak adahanya berupa bahu jalan yang dipadati kendaraan. Kota yang idealnya ramah pejalan kaki justru menjadi kota yang memuja kendaraan bermotor.

3. Mengapa Trotoar Penting? Lebih dari Sekadar Jalan

Fungsi trotoar sejatinya melampaui urusan mobilitas. Trotoar adalah ruang sosial, ruang interaksi, dan ruang ekonomi. Di trotoar yang sehat, orang tua bisa berjalan santai, anak-anak bisa belajar bersepeda, tetangga bisa saling menyapa, dan pedagang kecil bisa menjajakan barangnya secara teratur. Trotoar yang baik juga mendorong gaya hidup aktif, mengurangi polusi udara, serta menurunkan ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Beberapa manfaat penting trotoar yang sering terlupakan:

• Keselamatan: Memisahkan pejalan kaki dari kendaraan bermotor secara fisik. Risiko kecelakaan fatal turun drastis ketika trotoar tersedia dengan lebar dan kondisi yang layak.
• Kesehatan: Mendorong aktivitas fisik harian. Berjalan kaki 30 menit per hari telah terbukti menurunkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan obesitas.
• Inklusivitas: Trotoar yang ramah disabilitas (dengan guiding block, ramp, dan lebar yang cukup) membuat kota dapat diakses oleh semua orang tanpa terkecuali.
• Ekonomi: Trotoar yang nyaman meningkatkan kunjungan ke pertokoan dan pusat kegiatan. Pejalan kaki yang betah berjalan cenderung lebih banyak berbelanja di sekitar.
• Lingkungan: Mengurangi emisi karbon karena lebih banyak orang memilih berjalan kaki untuk jarak pendek dibanding menggunakan kendaraan.

4. Siapa yang Bertanggung Jawab?

Persoalan trotoar bukanlah masalah sepele yang bisa diselesaikan oleh satu instansi saja. Ia melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Satpol PP, kecamatan, kelurahan, serta komunitas warga. Sayangnya, koordinasi antar lembaga sering berjalan lambat. Proyek pembangunan trotoar kerap dikerjakan tanpa melibatkan ahli desain kota atau tanpa konsultasi dengan pengguna langsungyaitu pejalan kaki.

Di sisi lain, penegakan hukum juga lemah. Parkir di trotoar atau berjualan di trotoar sebenarnya melanggar peraturan daerah, tetapi sanksi yang diberikan jarang bersifat jera. Lebih parah lagi, kepentingan ekonomi jangka pendek sering diutamakan di atas hak publik. Misalnya, trotoar dialihfungsikan menjadi jalur parkir berbayar resmi dengan dalih pendapatan daerah. Ini adalah bentuk kegagalan tata kelola ruang publik.

5. Langkah Nyata Mengembalikan Fungsi Trotoar

Mengembalikan fungsi trotoar bukanlah pekerjaan yang mustahil. Banyak kota di dunia yang pernah menghadapi masalah serupa dan berhasil berubah. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa diadopsi oleh pemerintah kota, komunitas, dan warga:

5.1. Penataan Ulang Trotoar Secara Sistemik

Pemerintah perlu melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh trotoar di kota. Mana yang masih layak, mana yang perlu diperlebar, mana yang perlu dibebaskan dari hambatan. Standar internasional menyarankan lebar trotoar minimal 1,8 meter di kawasan pemukiman dan 2,53 meter di pusat kota. Semua tiang utilitas (listrik, telepon, rambu) harus dipindahkan ke sisi luar trotoar atau ditanam di bawah tanah. Material trotoar harus anti-slip, tidak licin saat hujan, dan mudah dirawat.

5.2. Relokasi PKL Secara Manusiawi

Pedagang kaki lima adalah bagian dari ekonomi kota yang sah dan perlu diakomodasi, bukan diusir. Solusi jangka panjang adalah menyediakan lokasi alternatif yang tetap strategisseperti pasar rakyat, kios di kawasan pejalan kaki, atau zona khusus PKL yang tidak mengganggu trotoar. Relokasi harus dilakukan dengan dialog, bukan kekerasan, dan difasilitasi dengan akses permodalan serta pelatihan.

5.3. Larangan Parkir di Trotoar yang Tegas

Pemerintah daerah harus menerapkan larangan parkir di trotoar secara tegas. Sanksi denda yang progresif, pencabutan izin usaha bagi tempat yang memarkir kendaraan di trotoar, dan pengawasan rutin oleh Satpol PP dan Dinas Perhubungan sangat diperlukan. Alternatif lahan parkir harus disediakan di tempat yang tidak mengorbankan hak pejalan kaki.

5.4. Desain Inklusif untuk Semua

Trotoar harus dirancang dengan prinsip universal design. Ini berarti menyediakan guiding block (jalur pemandu) bagi penyandang tunanetra, ramp di setiap persimpangan untuk pengguna kursi roda, serta ketinggian trotoar yang tidak terlalu curam. Zebra cross dan pelican crossing juga harus dilengkapi dengan lampu pejalan kaki yang memberikan waktu cukup untuk menyeberang.

5.5. Kampanye dan Edukasi Publik

Perubahan budaya tidak bisa hanya melalui aturan. Kampanye Hak Pejalan Kaki perlu digalakkan di sekolah, komunitas, dan media sosial. Masyarakat perlu diedukasi bahwa trotoar bukan tempat parkir, bukan tempat jualan, dan bukan tempat mangkal ojek. Gerakan sejenis car free day dan walkability audit bisa menjadi alat untuk meningkatkan kesadaran.

5.6. Partisipasi Warga dalam Pengawasan

Masyarakat bisa berperan aktif melalui forum-forum warga, aplikasi pelaporan (seperti Qlue atau LAPOR!), dan komunitas pejalan kaki. Dengan melaporkan trotoar yang rusak, parkir liar, atau pedagang yang menghalangi jalur, warga ikut menjaga agar fungsi trotoar tetap utuh. Beberapa kota di Indonesia sudah memiliki komunitas pejalan kaki yang rutin melakukan audit trotoar bersama.

6. Belajar dari Kota-Kota Lain

Beberapa kota di dunia telah berhasil mengubah wajah kotanya dengan mengutamakan pejalan kaki. Kopenhagen, misalnya, memulai transformasinya sejak 1960-an dengan menjadikan pusat kota bebas mobil dan memperlebar trotoar. Hasilnya, Kopenhagen kini menjadi salah satu kota paling ramah pejalan kaki dan pesepeda di dunia. Di Asia, Seoul pernah membongkar jalan layang di pusat kota dan mengembalikannya menjadi ruang pejalan kaki yang hijauproyek Seoullo 7017.

Di Indonesia sendiri, beberapa kota mulai menunjukkan perbaikan. Kota Bandung, melalui program Trotoar Ramah, telah merevitalisasi beberapa ruas trotoar di pusat kota dengan desain yang lebih inklusif dan artistik. Kota Surabaya juga memperbaiki trotoar di kawasan Tunjungan dan menertibkan PKL ke lokasi yang lebih tertata. Yogyakarta dengan Malioboro-nyameski masih ada pekerjaan rumahterus berupaya menyeimbangkan antara kepentingan wisata, PKL, dan pejalan kaki. Semua ini membuktikan bahwa perubahan itu mungkin, asalkan ada kemauan politik dan partisipasi publik.

7. Trotoar dan Masa Depan Kota Berkelanjutan

Di era perubahan iklim dan urbanisasi yang masif, kota tidak bisa terus dibangun hanya untuk kendaraan. Konsep 15-minute city dan transit-oriented development menempatkan pejalan kaki sebagai pusat perencanaan. Trotoar adalah tulang punggung dari konsep tersebut. Tanpa trotoar yang baik, orang tidak akan mau berjalan kaki, dan tanpa berjalan kaki, transportasi umum akan sulit diakses.

Mengembalikan fungsi trotoar berarti mengembalikan kota kepada manusianya. Ini adalah investasi jangka panjang yang dampaknya dirasakan oleh semua kalangan: anak-anak yang berangkat sekolah, pekerja yang menuju halte, lansia yang berbelanja, dan penyandang disabilitas yang ingin menikmati kota secara setara. Trotoar yang baik juga meningkatkan nilai properti, merangsang kegiatan ekonomi lokal, dan memperkuat kohesi sosial.

Sudah saatnya pemerintah daerah, DPRD, dan semua pemangku kepentingan menjadikan trotoar sebagai prioritas, bukan proyek tambahan. Anggaran untuk trotoar harus proporsional dengan anggaran untuk infrastruktur kendaraan. Perencana kota harus melibatkan arsitek lanskap, pegiat disabilitas, dan komunitas pejalan kaki sejak tahap awal.

8. Kesimpulan: Saatnya Bertindak

Trotoar adalah cermin peradaban kota. Ketika trotoar diabaikan, sesungguhnya kita sedang mengabaikan hak dasar warga. Ketika trotoar dipenuhi motor dan dagangan, kita sedang mengatakan bahwa kendaraan dan uang lebih penting dari manusia. Namun ketika trotoar kembali bersih, lapang, dan ramah, kita sedang membangun kota yang beradab.

Mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki bukanlah sekadar proyek fisik. Ia adalah gerakan kesadaran bahwa ruang publik adalah milik bersama, dan setiap orangtanpa memandang usia, status, atau kemampuan fisikberhak menikmatinya. Dengan trotoar yang baik, kita tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun budaya saling menghargai.

Pesan terakhir: Setiap langkah di trotoar yang nyaman adalah langkah menuju kota yang lebih manusiawi. Mari bersama-sama mengembalikan trotoar kepada mereka yang paling membutuhkannya: pejalan kaki. Karena pada akhirnya, setiap dari kita adalah pejalan kaki.

Ditulis sebagai pengingat bahwa ruang berjalan kaki adalah hak dasar yang tidak boleh direbut oleh kepentingan lain.