Pedoman Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Trenggalek

1. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Trenggalek, sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, membutuhkan lahan yang memadai untuk proyek prolokal seperti jalan, gedung perkantoran, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Untuk memastikan proses pembelian, penyewaan, atau tukar menukar lahan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundangundangan, dibuatlah Pedoman Pengadaan Tanah khusus bagi institusi pemerintahan Kabupaten Trenggalek.

1.1 Tujuan Pedoman

• Menyamakan standar prosedur pengadaan lahan di seluruh unit kerja.
• Meminimalkan potensi konflik kepemilikan dan sengketa lahan.
• Menjamin kepatuhan terhadap UndangUndang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan bagi Pemerintah.
• Menjaga kepercayaan masyarakat melalui proses yang terbuka dan dokumentatif.

1.2 Ruang Lingkup

Pedoman ini mencakup semua bentuk pengadaan tanah yang meliputi:

• Pembelian permanen.
• Penyewaan jangka menengah hingga panjang.
• Penggunaan lahan untuk kepentingan umum lewat perjanjian/kontrak.
• Tukar menukar tanah antara pemerintah dengan pihak swasta atau pemerintah lain.

2. Dasar Hukum

Berbagai peraturan menjadi acuan utama dalam penyusunan pedoman, di antaranya:

• UndangUndang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan bagi Pemerintah.
• Peraturan Pemerintah No. 34/2016 tentang Penetapan Harga Tanah Negara.
• Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek No. 5/2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
• Peraturan Bupati Trenggalek No. 12/2020 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Tanah.
• Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kawasan (ATR) terkait sertifikasi tanah.

3. Tahapan Pengadaan Tanah

3.1 Perencanaan dan Identifikasi Kebutuhan

Setiap unit kerja yang memerlukan lahan harus menyusun dokumen Rencana Kebutuhan Tanah (RKT) yang mencakup:

• Lokasi yang diusulkan beserta koordinat geografis.
• Luas yang diperlukan dan spesifikasi teknis lahan.
• Alasan kegunaan dan konsekuensi bila tidak memperoleh lahan.
• Estimasi biaya dan sumber pembiayaan.

3.2 Kajian Kelayakan

Kajian meliputi analisis:

• Legalitas dan status kepemilikan tanah.
• Kepemilikan adat dan potensi sengketa.
• Pengaruh lingkungan dan sosial.
• Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang.

3.3 Penetapan Harga Tanah

Harga ditetapkan berdasarkan:

• Nilai pasar yang tercatat dalam Daftar Harga Tanah Negara (DHTN).
• Penilaian independen oleh penilai bersertifikat.
• Negosiasi dengan pemilik bila diperlukan.

3.4 Proses Negosiasi atau Akuisisi

Jika pemilik bersedia menjual atau menyewakan, dibuatlah perjanjian yang memuat:

• Identitas para pihak.
• Objek dan luas tanah.
• Harga, cara pembayaran, dan jangka waktu.
• Hak dan kewajiban masingmasing pihak.
• Ketentuan penyelesaian perselisihan.

3.5 Pengesahan dan Penyerahan Hak

Setelah persetujuan Anggaran Dasar Daerah (ADD) dan penandatanganan Perjanjian Pengadaan Tanah, dilakukan proses balik nama atau pendaftaran hak di Kantor Pertanahan setempat. Dokumen akhir meliputi:

• Akta Jual Beli / Akta Sewaan.
• Surat Persetujuan Penggunaan Tanah (SPPT).
• Berita Acara Penyerahan Tanah.

4. Prinsip-prinsip Utama

• Transparansi Semua tahapan dapat diakses publik melalui website resmi Kabupaten.
• Akuntabilitas Setiap keputusan harus didukung dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
• Efisiensi Meminimalisir waktu dan biaya serta menghindari duplikasi proses.
• Responsif Menyesuaikan prosedur dengan kebutuhan mendesak tanpa mengorbankan kepatuhan hukum.
• Keadilan Memastikan hak pemilik tanah dilindungi serta memberikan kompensasi yang wajar.

5. Peran dan Tanggung Jawab Instansi Terkait

5.1 Dinas Penataan Ruang (DPR)

Koordinasi perencanaan tata ruang, verifikasi kesesuaian lokasi, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan lahan.

5.2 Badan Pengadaan Tanah (BPT)

Melaksanakan penilaian harga, memfasilitasi negosiasi, serta menyusun laporan akhir kepada Bupati.

5.3 Kantor Pertanahan Kabupaten

Melakukan pendaftaran hak, penerbitan sertifikat, dan penyelesaian sengketa pertanahan.

5.4 Sekretariat Daerah

Menyetujui anggaran, meninjau kesesuaian dokumen hukum, serta memantau kepatuhan pada seluruh tahapan.

6. Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Apabila terdapat keberatan atau perselisihan, pemilik tanah atau masyarakat dapat mengajukan pengaduan melalui:

• Unit Pelayanan Pengaduan (UPP) di Kantor Bupati.
• Platform daring pengaduan.trenggalekkab.go.id.
• Pengaduan tertulis kepada Sekretariat Daerah.

Proses penyelesaian mengikuti tahapan mediasi, arbitrase, dan bila diperlukan, penyelesaian melalui Pengadilan Negeri.

7. Evaluasi dan Pengawasan

Setiap proyek yang melibatkan pengadaan tanah wajib diaudit secara periodik oleh Badan Pengawasan Intern (BPI) Kabupaten Trenggalek. Hasil audit dipublikasikan dalam Laporan Kinerja Tahunan serta menjadi bahan perbaikan pedoman selanjutnya.

8. Penutup

Pedoman Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Trenggalek merupakan landasan operasional yang menjamin bahwa proses akuisisi lahan dapat dilaksanakan secara profesional, adil, dan berkelanjutan. Dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, diharapkan pembangunan infrastruktur dapat berjalan lancar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat tata kelola pertanahan yang berorientasi pada kemajuan daerah.