Pertanggungjawaban Pidana bagi Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan martabat korban. Ketika pelaku adalah anggota militer, persoalan hukum menjadi semakin kompleks karena menyangkut sistem peradilan militer dan peradilan umum, serta prinsip pertanggungjawaban pidana yang melekat pada status prajurit. Artikel ini membahas secara umum kerangka hukum dan mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

1. Pendahuluan

Anggota militer, sebagaimana warga sipil, tunduk pada hukum pidana nasional. Namun, karena statusnya sebagai prajurit, mereka juga berada di bawah yurisdiksi peradilan militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Persinggungan antara kedua rezim hukum ini menimbulkan pertanyaan penting: di mana anggota militer yang melakukan KDRT harus diadili, dan bagaimana prinsip pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap mereka?

Pertanggungjawaban pidana (criminal liability) pada hakikatnya adalah kemampuan seseorang untuk dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam konteks militer, pertanggungjawaban ini tidak hanya menyangkut unsur actus reus (perbuatan melawan hukum) dan mens rea (sikap batin), tetapi juga kedisiplinan militer dan hierarki keprajuritan. Seorang prajurit yang melakukan KDRT tidak hanya melanggar norma sosial dan hukum pidana umum, tetapi juga melanggar sumpah prajurit dan kode etik militer.

2. Kerangka Hukum yang Mengatur

2.1 Undang-Undang PKDRT (UU No. 23 Tahun 2004)

UU PKDRT mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. UU ini meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Ancaman pidananya bervariasi, mulai dari pidana penjara paling singkat 1 tahun hingga paling lama 15 tahun, tergantung jenis dan akibat kekerasan.

2.2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Selain UU PKDRT, ketentuan umum dalam KUHP juga relevan, terutama Pasal 351 tentang penganiayaan, Pasal 354 tentang penganiayaan berat, dan Pasal 285 tentang perkosaan. KUHP menjadi dasar hukum tambahan apabila unsur-unsur dalam UU PKDRT tidak terpenuhi, atau sebagai dakwaan subsidair oleh Jaksa/Oditur.

2.3 Undang-Undang Peradilan Militer (UU No. 31 Tahun 1997)

Undang-undang ini mengatur bahwa prajurit yang melakukan tindak pidana umum, termasuk KDRT, pada prinsipnya diadili oleh pengadilan militer. Namun, terdapat pengecualian: jika tindak pidana tersebut dilakukan bersama-sama dengan sipil, atau jika menurut Keputusan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan umum. Inilah titik krusial dalam pertanggungjawaban pidana militer pelaku KDRT.

2.4 Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (UU No. 25 Tahun 2014)

Selain pidana, anggota militer juga dapat dikenakan sanksi disiplin. Pelanggaran disiplin militer dapat diproses secara terpisah atau bersamaan dengan proses pidana. Namun, sanksi disiplin tidak menghapus pertanggungjawaban pidana.

3. Yurisdiksi: Peradilan Militer atau Peradilan Umum?

Salah satu perdebatan utama dalam penanganan KDRT yang dilakukan oleh anggota militer adalah masalah yurisdiksi. Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa prajurit yang melakukan tindak pidana umum diadili oleh pengadilan militer. Akan tetapi, Pasal 3 ayat (1) UU PKDRT menyatakan bahwa KDRT adalah tindak pidana yang diadili dalam lingkungan peradilan umum. Terjadi benturan norma (conflict of norms) yang memerlukan penafsiran.

Mahkamah Agung dalam beberapa yurisprudensi cenderung memisahkan: jika pelaku adalah militer aktif dan tindak pidana terjadi di lingkungan rumah tangga yang juga merupakan lingkungan militer (misalnya di rumah dinas atau asrama), maka peradilan militer yang berwenang. Namun, jika tindak pidana dilakukan di luar konteks kedinasan dan melibatkan korban sipil, ada kecenderungan untuk melimpahkan perkara ke pengadilan umum. Praktiknya, banyak perkara KDRT yang dilakukan anggota TNI tetap diadili di pengadilan militer, dan ini kerap menuai kritik karena dianggap kurang memberikan keadilan bagi korban.

4. Asas Pertanggungjawaban Pidana bagi Militer

Pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer pelaku KDRT didasarkan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld). Seorang prajurit hanya dapat dipidana jika terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dan memiliki kesalahan (schuld). Unsur kesalahan ini mencakup kemampuan bertanggung jawab, adanya sengaja (dolus) atau lalai (culpa), dan tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam konteks militer, terdapat dimensi tambahan: hierarki dan perintah atasan. Seorang prajurit tidak dapat menghindari pertanggungjawaban pidana dengan alasan mengikuti perintah atasan, kecuali jika perintah tersebut diberikan dengan itikad baik dan prajurit tidak mengetahui bahwa perintah itu melanggar hukum. Namun, dalam kasus KDRT, perintah atasan jelas tidak relevan karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan pribadi yang berada di luar lingkup kedinasan.

Selain itu, prajurit yang melakukan KDRT juga dapat dikenakan pertanggungjawaban komando (command responsibility) jika atasan mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa bawahannya melakukan kekerasan dan tidak mengambil tindakan untuk mencegah atau menghukum. Meskipun lebih sering diterapkan dalam konteks kejahatan perang, prinsip ini mulai diterapkan dalam kasus KDRT di lingkungan militer di beberapa negara. Di Indonesia, penerapannya masih sangat terbatas.

5. Jenis KDRT dan Ancaman Pidana dalam UU PKDRT

UU PKDRT mengategorikan KDRT ke dalam empat jenis, masing-masing dengan ancaman pidana yang berbeda:

• Kekerasan fisik (Pasal 44): Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun untuk luka ringan, 10 tahun untuk luka berat, dan 15 tahun jika mengakibatkan kematian.
• Kekerasan psikis (Pasal 45): Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan penderitaan psikis berat. Ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda.
• Kekerasan seksual (Pasal 46): Pemaksaan hubungan seksual atau perbuatan seksual lainnya dalam lingkup rumah tangga. Ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun untuk pemaksaan persetubuhan, dan 15 tahun jika mengakibatkan luka atau kematian.
• Penelantaran rumah tangga (Pasal 49): Orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan. Ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda.

Ancaman pidana tersebut berlaku bagi siapa pun, termasuk anggota militer. Namun, dalam praktik peradilan militer, putusan hakim sering kali lebih ringan dibandingkan pengadilan umum, dengan pertimbangan status prajurit dan kepentingan dinas. Hal ini tentu menimbulkan rasa ketidakadilan bagi korban.

6. Proses Penegakan Hukum terhadap Militer Pelaku KDRT

Proses penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan KDRT memiliki kekhasan. Berikut adalah tahapan umumnya:

1. Laporan atau pengaduan: Korban atau pihak lain melaporkan kejadian ke Polisi Militer (POM) atau Polisi Sipil. Jika dilaporkan ke Polisi Sipil, perkara biasanya dilimpahkan ke POM karena pelaku adalah militer.
2. Penyelidikan dan penyidikan: Dilakukan oleh Oditurat Militer atau POM. Proses ini sering kali berlangsung internal dan kurang transparan bagi publik.
3. Penahanan: Prajurit dapat ditahan oleh atasan atau Oditurat. Namun, sering kali prajurit hanya dikenakan tahanan rumah atau tahanan dinas, bukan tahanan rutan seperti sipil.
4. Prapenuntutan dan penuntutan: Oditur militer menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke Pengadilan Militer.
5. Sidang di Pengadilan Militer: Sidang bersifat terbuka untuk umum, meskipun dalam praktiknya akses publik terbatas. Hakim militer adalah prajurit berpangkat tinggi yang mungkin memiliki bias institusional.
6. Putusan: Hakim militer menjatuhkan putusan. Banding dapat diajukan ke Pengadilan Militer Tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung.

Salah satu masalah utama adalah tidak adanya mekanisme perlindungan korban yang memadai dalam sistem peradilan militer. Korban sering kali merasa terintimidasi karena pelaku masih berada dalam satu satuan dan memiliki pangkat serta pengaruh.

7. Hambatan dalam Pertanggungjawaban Pidana Militer Pelaku KDRT

Meskipun kerangka hukum sudah ada, pelaksanaan pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer pelaku KDRT menghadapi berbagai hambatan:

• Budaya korporasi militer: Lingkungan militer yang hierarkis dan tertutup sering kali menutupi kasus KDRT demi menjaga citra institusi.
• Ketergantungan korban: Korban yang merupakan istri atau anggota keluarga prajurit sering kali bergantung secara ekonomi dan tempat tinggal pada pelaku, sehingga sulit melapor.
• Dualisme yurisdiksi: Ketidakjelasan kewenangan antara peradilan militer dan peradilan umum menyebabkan perkara sering terkatung-katung atau diproses lambat.
• Minimnya sanksi tambahan: Pengadilan militer jarang menjatuhkan sanksi tambahan seperti pemecatan atau penurunan pangkat, sehingga pelaku tetap bertugas dan berpotensi mengulangi perbuatannya.
• Kurangnya akses korban pada pendampingan: LBH dan lembaga perlindungan korban sering kesulitan mengakses proses peradilan militer yang prosedurnya berbeda.

8. Upaya Memperkuat Pertanggungjawaban Pidana

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat pertanggungjawaban pidana anggota militer pelaku KDRT antara lain:

• Revisi UU Peradilan Militer: Memperjelas batas yurisdiksi dan membuka kemungkinan pelimpahan perkara KDRT ke pengadilan umum untuk menjamin keadilan bagi korban.
• Peningkatan perlindungan korban: Menyediakan rumah aman, pendampingan hukum, dan bantuan psikologis bagi korban yang pelakunya militer.
• Transparansi proses peradilan militer: Membuka akses publik dan kuasa korban dalam setiap tahap persidangan militer.
• Sanksi disiplin dan administratif yang tegas: Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat bagi pelaku KDRT harus menjadi sanksi minimal, bukan hanya pidana penjara.
• Pendidikan dan pelatihan: Mengintegrasikan materi anti-KDRT dalam pendidikan militer dan menanamkan budaya hormat terhadap perempuan dan keluarga.

Di tingkat kebijakan, Komnas Perempuan dan Komisi Hukum Nasional telah merekomendasikan agar seluruh kasus KDRT yang dilakukan anggota TNI diadili di pengadilan umum. Namun, rekomendasi ini masih menghadapi resistensi dari institusi militer.

9. Penutup

Pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan isu hukum yang kompleks tetapi sangat penting. Meskipun UU PKDRT dan KUHP memberikan landasan hukum yang jelas, implementasinya di lingkungan militer masih jauh dari ideal. Dualisme yurisdiksi, budaya institusi yang tertutup, dan minimnya perlindungan korban menjadi hambatan serius dalam mewujudkan keadilan.

Prinsip equality before the law menuntut agar setiap pelaku KDRT, tanpa memandang statusnya sebagai militer atau sipil, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum secara proporsional dan adil. Reformasi di bidang peradilan militer, peningkatan kesadaran di internal TNI, serta penguatan perlindungan korban merupakan langkah yang tidak bisa ditawar lagi.

Pada akhirnya, pertanggungjawaban pidana bukan sekadar menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan martabat korban dan mencegah terulangnya kekerasan di masa depan. Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat harus menjadi zona aman, bukan medan kekerasan. Anggota militer sebagai pelindung bangsa seharusnya menjadi teladan dalam menghormati hak asasi manusia, termasuk dalam rumah tangganya sendiri.