Hasil Penilaian Kesesuaian Transparansi & Pengungkapan Informasi Badan Publik
1. Informasi Umum & Personil
Personil
- Jumlah PNS: 7 orang
- Lakilaki: 2 orang
- Perempuan: 5 orang
Kepemimpinan
Unit kerja dipimpin oleh Kepala Badan Publik yang bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan kebijakan transparansi. Kepala berstatus sebagai pejabat eselon I/II, dengan wewenang mengatur prosedur publikasi informasi dan pengendalian standar kualitas data.
2. Tata Kelola & Kebijakan
Kebijakan Keterbukaan Informasi
Dokumen kebijakan resmi tersedia di portal daring Badan Publik dan memuat :
- Ruang lingkup jenis informasi yang wajib diungkap.
- Prosedur permohonan informasi publik.
- Standar waktu tanggapan (maksimum 10 hari kerja).
- Penetapan batasan informasi tidak diwajibkan disampaikan berdasarkan UU KIP.
Instrumen Pengendalian Intern
Unit memiliki SOP yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Dokumen Elektronik (SMDE). Setiap perubahan kebijakan harus disetujui oleh komite pengawas internal.
3. Pengungkapan Informasi
| Kategori Informasi | Dipublikasikan | Keterangan |
|---|---|---|
| Laporan Keuangan Tahunan | Ya | Diunggah di website resmi, dapat diunduh dalam format PDF. |
| Rencana Kerja & Anggaran (RKA) | Ya | Terintegrasi dengan portal ebudgeting, tersedia link download. |
| Daftar Hasil Pengadaan | Tidak | Masih dalam proses migrasi data ke sistem eprocurement. |
| Data Persuratan Masuk & Keluar | Ya | Ringkasan bulanan dipublikasikan, detail dapat diminta. |
| Daftar Pejabat & Pimpinan | Ya | Termasuk foto, jabatan, dan masa jabatan. |
| Statistik Pelayanan Publik | Tidak | Belum ada modul statistik pada portal. |
4. Proses Permohonan Informasi
Alur Pengajuan
- Pengunjung mengisi formulir daring pada portal.
- Sistem otomatis memberikan nomor registrasi.
- Pegawai khusus (Info Officer) menilai kelayakan permohonan.
- Jika materi dapat disampaikan, dokumen diunggah dan notifikasi dikirim.
- Jika ditolak, alasan dituliskan sesuai Pasal 15 UU KIP.
Waktu Tanggapan
Ratarata waktu penyelesaian selama 8 hari kerja, lebih cepat untuk permohonan elektronik (ratarata 3 hari).
5. Evaluasi Kesesuaian
Berdasarkan temuan, Badan Publik telah memenuhi 70% dari indikator utama kebijakan transparansi. Kekuatan utama terletak pada publikasi keuangan, RKA, dan daftar pejabat. Area yang membutuhkan perbaikan meliputi:
- Pengunggahan lengkap data pengadaan barang/jasa.
- Pengembangan modul statistik pelayanan publik.
- Penambahan arsip digital dokumen historis (minimal 5 tahun).
Rekomendasi: Membentuk tim kerja khusus untuk migrasi data pengadaan dan penyusunan laporan statistik, serta meninjau kembali SOP agar selaras dengan standar egovernment.
6. Kesimpulan
Secara keseluruhan, Badan Publik menunjukkan komitmen yang signifikan terhadap prinsip keterbukaan. Dengan memperkuat area yang masih lemah, badan dapat mencapai tingkat kepatuhan penuh terhadap UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik dan meningkatkan kepercayaan publik.
