Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018

Pendahuluan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2018 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Buleleng kepada pemerintah pusat dan masyarakat atas pelaksanaan urusan pemerintahan dalam tahun anggaran 2018. Dokumen ini memuat informasi mengenai pencapaian kinerja, hambatan yang dihadapi, serta tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kabupaten Buleleng sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Bali memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan LPPD sebagai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Profil Daerah

Kabupaten Buleleng memiliki luas wilayah sekitar 1.365,88 km atau 24,39% dari total luas wilayah Provinsi Bali. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara dan Selat Bali di sebelah timur. Secara administratif, Buleleng terdiri dari 9 kecamatan, 146 desa adat, dan 129 desa dinas dengan jumlah penduduk sekitar 736.000 jiwa berdasarkan data tahun 2018.

Kabupaten Buleleng memiliki potensi ekonomi yang beragam mulai dari sektor pertanian, perikanan, pariwisata, hingga industri kecil dan menengah. Sebagai daerah yang memiliki garis pantai terpanjang di Bali, Buleleng memiliki potensi maritim yang besar dan terus dikembangkan sebagai salah satu tulang punggung perekonomian daerah.

Visi dan Misi Pembangunan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2018 berpedoman pada Visi Kabupaten Buleleng: "Terwujudnya Kabupaten Buleleng yang Maju, Aman, Sejahtera, dan Bermartabat". Visi ini dioperasionalkan melalui beberapa misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Buleleng 2016-2021, antara lain:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
2. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis keragaman potensi daerah
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan tata ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan religius

Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2018

Pencapaian kinerja pembangunan Kabupaten Buleleng tahun 2018 dapat diukur melalui beberapa indikator makro pembangunan sebagai berikut:

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng tahun 2018 mencapai 5,87%, meningkat dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 5,65%. Pertumbuhan ekonomi ini ditopang oleh berbagai sektor, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor pertanian, perdagangan, dan jasa. Laju inflasi tercatat sebesar 2,67% yang berada pada batas wajar dan mendukung daya beli masyarakat.

Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buleleng tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 45.200 jiwa atau sekitar 6,14% dari total penduduk, dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 48.500 jiwa atau 6,66%. Penurunan angka kemiskinan ini merupakan hasil dari program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan layanan dasar.

Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Buleleng tahun 2018 tercatat sebesar 3,21%, menurun dari tahun 2017 yang sebesar 3,45%. Penurunan ini didukung oleh peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru di berbagai sektor ekonomi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Kabupaten Buleleng tahun 2018 mencapai 72,15, meningkat dari tahun 2017 yang sebesar 71,56. Peningkatan IPM ini mengindikasikan perbaikan kualitas hidup masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pelaksanaan APBD Kabupaten Buleleng tahun 2018 secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Anggaran (Rp Miliar)	Realisasi (Rp Miliar)	Persentase
Pendapatan Daerah	1.650,5	1.618,3	98,05%
Belanja Daerah	1.712,8	1.688,5	98,58%
Pembiayaan Netto	62,3	70,2	112,68%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	0	-

Dari tabel tersebut terlihat bahwa pendapatan daerah terealisasi sebesar 98,05% dari target yang telah ditetapkan, sedangkan belanja daerah terealisasi sebesar 98,58%. Hal ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien dengan surplus anggaran yang dioptimalkan untuk pembiayaan pembangunan daerah.

Pelayanan Prima

Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Buleleng berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui berbagai inovasi, antara lain:

• Penerapan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang telah terintegrasi dengan sistem perizinan daring
• Pembangunan 5 unit Mal Pelayanan Publik (MPP) kecamatan yang menampung 20 layanan instansi
• Peluncuran aplikasi "Buleleng Smart Service" untuk pengaduan dan permohonan layanan secara online
• Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan publik melalui pelatihan dan sertifikasi
• Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di 12 bidang urusan wajib pelayanan dasar

Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Buleleng tahun 2018 difokuskan pada beberapa area perubahan:

• Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berdasarkan kinerja
• Penguatan sistem pengawasan internal dan pencegahan korupsi
• Pengembangan sistem manajemen SDM berdasarkan kompetensi
• Sederhanisasi prosedur kerja dan pelayanan
• Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Implementasi reformasi birokrasi tersebut menghasilkan peningkatan nilai akuntabilitas kinerja sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) menjadi Predikat "B" berdasarkan evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).

Pembangunan Desa

Pemberdayaan desa dan pembangunan desa menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Buleleng tahun 2018. Hal ini dilakukan melalui:

• Penyaluran Dana Desa sebesar Rp 84,5 miliar untuk 129 desa yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penguatan kewilayahan
• Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah mencapai 100 BUMDes aktif di berbagai desa
• Pelatihan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa
• Pengembangan desa wisata berbasis komunitas untuk meningkatkan ekonomi pedesaan

Hambatan dan Tantangan

Pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Buleleng tahun 2018 masih menghadapi beberapa hambatan dan tantangan, antara lain:

• Keterbatasan kapasitas SDM aparatur di tingkat desa dalam menyusun perencanaan dan pengelolaan pembangunan desa
• Aksesibilitas antar kecamatan yang masih terbatas menghambat distribusi barang dan jasa
• Ketersediaan infrastruktur dasar di beberapa desa tertinggal yang belum memadai
• Gejolak ekonomi global yang berdampak pada daya beli masyarakat dan pelaku usaha kecil
• Perubahan iklim yang mempengaruhi sektor pertanian dan perikanan

Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan beberapa tindak lanjut untuk tahun-tahun berikutnya:

• Peningkatan kapasitas SDM aparatur desa melalui pelatihan intensif dan pendampingan
• Percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas antar kecamatan dan desa
• Penguatan ekonomi lokal melalui pengembangan potensi unggulan daerah
• Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan dan pelayanan publik
• Peningkatan kerjasama antar daerah dan dengan pihak swasta untuk pembangunan

Penutup

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 ini disusun dengan seobjektif mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sebagai cerminan kinerja pemerintahan daerah dalam periode satu tahun. Laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa mendatang demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Buleleng yang Maju, Aman, Sejahtera, dan Bermartabat.

Pemerintah Kabupaten Buleleng menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buleleng tahun 2018. Sinergi dan dukungan dari semua elemen masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah.