Standar Pelayanan Kefarmasian di Indonesia

Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan ini merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Tujuan Standar Pelayanan Kefarmasian

Penyusunan standar ini memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

• Sebagai acuan bagi tenaga kefarmasian dalam menjalankan praktik profesi.
• Melindungi masyarakat dari penyalahgunaan sediaan farmasi yang tidak sesuai ketentuan.
• Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian.
• Memberikan kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian.
• Meminimalkan terjadinya kesalahan pengobatan (medication error).

Lingkup Pelayanan Kefarmasian

Pelayanan kefarmasian terbagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik.

1. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai

Kegiatan ini mencakup beberapa tahapan sistematis untuk memastikan ketersediaan dan kualitas barang medis:

• Perencanaan: Menentukan kebutuhan sediaan farmasi berdasarkan pola penyakit dan data penggunaan sebelumnya.
• Pengadaan: Proses untuk mendapatkan sediaan farmasi dari penyalur yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
• Penerimaan: Pengecekan kesesuaian antara fisik barang dengan dokumen pemesanan.
• Penyimpanan: Pengaturan barang berdasarkan bentuk sediaan, suhu penyimpanan, dan sistem FIFO (First In First Out) atau FEFO (First Expired First Out).
• Pendistribusian: Penyaluran sediaan farmasi ke unit-unit pelayanan.
• Pemusnahan dan Penarikan: Pemusnahan obat yang rusak atau kedaluwarsa dilakukan sesuai prosedur untuk menghindari dampak lingkungan dan penyalahgunaan.

2. Pelayanan Farmasi Klinik

Pelayanan farmasi klinik merupakan peran aktif apoteker dalam mendukung pengobatan pasien, yang meliputi:

• Pengkajian dan Pelayanan Resep: Melakukan seleksi administratif, farmasetik, dan klinis sebelum obat diserahkan.
• Penelusuran Riwayat Penggunaan Obat: Mendapatkan informasi mengenai obat yang pernah digunakan pasien untuk mencegah duplikasi atau interaksi obat.
• Rekonsiliasi Obat: Membandingkan instruksi pengobatan dengan obat yang telah didapat pasien.
• Pelayanan Informasi Obat (PIO): Memberikan informasi akurat mengenai dosis, indikasi, cara penggunaan, dan efek samping obat kepada pasien maupun tenaga kesehatan lain.
• Konseling: Proses interaksi antara apoteker dengan pasien untuk memberikan pemahaman mendalam terkait terapi pengobatan.
• Pemantauan Terapi Obat (PTO): Memantau efek terapi dan kemungkinan munculnya efek samping yang tidak diinginkan.
• Monitoring Efek Samping Obat (MESO): Melaporkan setiap kejadian efek samping yang terjadi setelah penggunaan obat.

Peran Tenaga Kefarmasian

Dalam menjalankan standar ini, apoteker dan tenaga teknis kefarmasian dituntut memiliki kompetensi yang tinggi dan menjunjung tinggi kode etik profesi. Apoteker bertanggung jawab penuh terhadap setiap keputusan klinis yang diambil, memastikan bahwa setiap pasien mendapatkan obat yang tepat, dengan dosis yang tepat, waktu yang tepat, dan edukasi yang memadai.

Kesimpulan

Standar Pelayanan Kefarmasian bukan sekadar aturan administratif, melainkan fondasi utama dalam sistem pelayanan kesehatan. Dengan diterapkannya standar ini secara konsisten di apotek, puskesmas, maupun rumah sakit, diharapkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia dapat meningkat seiring dengan optimalnya penggunaan obat secara rasional dan aman.