Latar Belakang
Pengadilan Agama Tigaraksa (PAG Tigaraksa) membutuhkan penyedia jasa Posbakum (Pos Bantuan Hukum) untuk memperkuat layanan bantuan hukum kepada masyarakat. Pada tahun 2022, PAG Tigaraksa mengeluarkan paket pengadaan barang/jasa melalui sistem eProcurement guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kompetisi sehat di antara para penyedia.
Posbakum merupakan fasilitas yang menyediakan materi perlindungan hukum, konsultasi singkat, serta pendampingan proses litigasi bagi pihak yang tidak mampu secara finansial. Keberadaan Posbakum di lingkungan Pengadilan Agama diharapkan dapat meningkatkan akses keadilan, khususnya bagi kalangan rentan seperti perempuan, anak, dan kelompok marginal.
Kualifikasi Penyedia
Berikut adalah syarat utama yang harus dipenuhi oleh calon penyedia:
- Berbadan hukum Indonesia (PT, CV, atau Koperasi).
- Memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun dalam bidang layanan bantuan hukum atau konsultan hukum.
- Memiliki tenaga ahli (advokat, konselor hukum) yang memiliki STRA/STRK dan/atau sertifikat kompetensi.
- Berizin operasional sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
- Memiliki kemampuan sumber daya manusia minimal 5 (lima) orang yang dapat dikerahkan secara fulltime untuk Posbakum.
Calon penyedia yang tidak memenuhi salah satu poin di atas otomatis dinyatakan tidak lolos tahap evaluasi administratif.
Prosedur Pengadaan
- Pengumuman Tender Dipublikasikan di website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan portal resmi Pengadilan Agama Tigaraksa.
- Pendaftaran Penyedia mendaftar akun LPSE dan mengunduh Dokumen Pengadaan (RFP).
- Pengajuan Dokumen Administratif Meliputi Akta Pendirian, NPWP, SIUP, dan dokumen kualifikasi teknis.
- Evaluasi Administratif Tim Pengadaan memverifikasi kelengkapan dan kelayakan dokumen.
- Pengajuan Penawaran Teknis & Harga Penyedia mengunggah dokumen teknis (rencana kerja, tenaga ahli, metodologi) dan dokumen harga.
- Evaluasi Teknis Penilaian berdasarkan kriteria kualitas, pengalaman, dan metodologi.
- Evaluasi Harga Analisis nilai penawaran harga dengan memperhatikan efisiensi biaya.
- Negosiasi (jika diperlukan) Penyedia yang masuk daftar pendek dapat diminta menyesuaikan harga atau ruang lingkup layanan.
- Penetapan Pemenang Surat Penetapan Pemenang (SPP) dikeluarkan.
- Penandatanganan Kontrak Kontrak kerja disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- Pelaksanaan Penyedia melaksanakan layanan Posbakum sesuai jadwal dan indikator kinerja (KPI) yang telah disepakati.
Dokumen Penawaran
Dokumen yang harus disiapkan meliputi:
| No. | Dokumen | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Cover Letter | Surat resmi yang menyatakan kesediaan mengikuti tender. |
| 2 | Formulir Kualifikasi | Formulir yang diisi sesuai format LPSE. |
| 3 | Daftar Pengalaman | Proyek bantuan hukum dalam 3 tahun terakhir. |
| 4 | Rencana Kerja (Work Plan) | Jadwal pelaksanaan, metodologi, dan output yang diharapkan. |
| 5 | Profil Tim Ahli | CV, STRA/STRK, dan sertifikat kompetensi masingmasing. |
| 6 | Penawaran Harga | Berisi rincian biaya layanan, pajak, dan margin. |
| 7 | Surat Jaminan Penawaran | Bank garansi atau jaminan lainnya (maks5% nilai kontrak). |
Penutup
Pengadaan Jasa Posbakum di Pengadilan Agama Tigaraksa 2022 merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akses layanan hukum gratis kepada masyarakat. Dengan proses yang transparan, kompetitif, dan berbasis elektronik, diharapkan pihak terpilih dapat memberikan layanan berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan standar etika profesi.
Bagi para penyedia yang tertarik, pastikan semua persyaratan administratif dan teknis terpenuhi sebelum batas waktu pendaftaran. Pertanyaan lebih lanjut dapat diajukan melalui kontak resmi LPSE atau melalui email yang tercantum pada dokumen RFP.
