Pengertian Daftar Riwayat Hidup (DRH)
Daftar Riwayat Hidup (DRH) adalah dokumen tertulis yang memuat data pribadi, pendidikan, karier, serta prestasi PNS yang dibutuhkan dalam proses rekrutmen, promosi, maupun mutasi. DRH menjadi salah satu alat utama dalam penilaian administrasi kepegawaian.
Dasar Hukum
Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Format dan Tata Cara Penyusunan Daftar Riwayat Hidup PNS menjadi acuan utama. Beberapa pasal penting yang menjadi rujukan antara lain:
- Pasal 1 Definisi istilah yang digunakan.
- Pasal 3 Bentuk dan format standar DRH.
- Pasal 5 Tata cara pengisian dan verifikasi data.
- Pasal 7 Sanksi atas pemalsuan atau data tidak valid.
Komponen Utama DRH
Menurut Peraturan BKN No. 14/2018, DRH terdiri dari beberapa bagian utama yang wajib diisi secara lengkap dan akurat.
| No. | Bagian | Deskripsi Singkat |
|---|---|---|
| 1 | Identitas Pribadi | Nama, NIP, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status pernikahan. |
| 2 | Data Kontak | Alamat rumah, nomor telepon, email. |
| 3 | Pendidikan | Riwayat pendidikan formal mulai SD hingga pendidikan tertinggi yang relevan. |
| 4 | Pengalaman Kerja | Riwayat jabatan, unit kerja, periode dan tugas utama. |
| 5 | Pelatihan & Sertifikasi | Nama pelatihan, penyelenggara, lama, dan kompetensi yang diperoleh. |
| 6 | Bahasa & Keterampilan | Penguasaan bahasa asing, komputer, dan keahlian khusus. |
| 7 | Penghargaan & Prestasi | Penghargaan, penghormatan, atau publikasi ilmiah. |
| 8 | Referensi | Nama, jabatan, dan kontak atasan atau kolega yang dapat memberikan rekomendasi. |
Panduan Pengisian DRH
- Gunakan format resmi: Unduh template resmi dari portal BKN atau aplikasi ePejabat.
- Isi data secara berurutan: Mulai dari identitas pribadi, diikuti pendidikan, hingga penghargaan.
- Periksa keakuratan data: Pastikan NIP, tanggal lahir, dan nomor SK sesuai dokumen asli.
- Gunakan bahasa baku: Hindari singkatan yang tidak umum dan gunakan ejaan yang benar.
- Lengkapi lampiran: Sertakan fotokopi ijazah, sertifikat pelatihan, dan SK mutasi yang relevan.
- Tanda tangan elektronik: Pada versi digital, gunakan tanda tangan elektronik yang sah menurut Peraturan BKN.
- Simpan versi PDF: Simpan DRH dalam format PDF dengan ukuran file tidak melebihi 2MB.
Contoh Ringkas DRH
Berikut contoh singkat bagaimana DRH dapat ditampilkan dalam tabel:
| Identitas Pribadi | |
|---|---|
| Nama | Ahmad Fauzi, S.Pd. |
| NIP | 19650412 199003 1 001 |
| Tempat/Tgl Lahir | Bandung, 12 April 1965 |
| Jenis Kelamin | Lakilaki |
| Pendidikan | |
| S1 | Ilmu Pendidikan, Universitas Indonesia, 1990 |
| S2 | Manajemen Pendidikan, Universitas Gadjah Mada, 1995 |
| Pengalaman Kerja | |
| 19901995 | Guru SMK, Bandung |
| 19952005 | Kepala Sekolah, SMK Negeri 1 Bandung |
| 20052020 | Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung |
| Pelatihan & Sertifikasi | |
| 2008 | Pelatihan Manajemen Sekolah, Kemendikbud |
| 2015 | Sertifikat ISO 9001:2015, Badan Standarisasi Nasional |
| Penghargaan | |
| 2012 | Satya Lencana Karya Satya (2 Lembar) |
Contoh di atas hanya ilustrasi singkat. Pada DRH sesungguhnya, setiap bagian harus dilengkapi dengan rincian lengkap sesuai format yang ditetapkan.
Kesimpulan
DRH merupakan dokumen krusial dalam manajemen kepegawaian PNS. Mematuhi Peraturan BKN No. 14 Tahun 2018 memastikan bahwa data kepegawaian tersaji secara transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. PNS disarankan untuk selalu memperbarui DRH setelah setiap perubahan jabatan, pelatihan, atau penghargaan agar data tetap relevan dan siap dipergunakan dalam proses administrasi kepegawaian.
